GCW Tuding Parpol Pengusung Bupati Ikut Campur Mutasi dan Rotasi Pejabat Tinggi Pratama, Heri : ” ASN Jangan Jadi Politisi,”

Wonosari,(suara-gunungkidul.com)–Beredarnya isu rotasi dan mutasi jabatan tinggi pratama atau eselon II dilingkup Pemetintah Kabupaten Gunungkidul menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya datang dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Gunungkidul Corruption Watch ( LSM GCW ) Dandang Iskandar.
 
Menurut Dadang Parpol pengusung Bupati ikut berperan aktif dalam penataan pejabat yang dikabarkan akan dilantik dalam waktu dekat ini.
 
Hal tersebut disampaikan Dadang saat menggelar konfersi pers di salah satu rumah makan 25/08/2021, didepan wartawan Dadang mengaku mendapat laporan dari masyarakat perihal adanya pimpinan partai politik pengusung Bupati sering kali ikut rapat yang membahas tentang rotasi mutasi pejabat. Heri Nugroho Ketua DPD Golkar dan Sutiyo Ketua DPC PKB Gunungkidul sempat ikut menghadiri rapat bersama anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemkab Gunungkidul.
 
“Saya mendapat info perihal Ketua Parpol pengusung Bupati yang justru ikut rapat dengan Baperjakat, tentu ini pasti membahas masalah rotasi dan mutasi,” ujar Dadang.
 
Dadang menambahkan apabila Pemimpin Parpol ikut campur secara langsung dalam proses penataan pejabat seperti ini sudah sangat keterlaluan, bukan menjadi ranah legislatif atau bahkan partai politik turut ikut campur dalam rotasi mutasi jabatan petinggi pratama dilingkup Pemkab Gunungkidul. Menjelang rotasi mutasi, pemerintah melakukan assesmen kepada para pejabat eselon II, akan tetapi ada sejumlah pejabat tidak dilakukan asseamen.
 
“Kalau untuk pembahasan Baperjakat tentunya itu internal birokrasi ya yang benar – benar berkompeten, kalau untuk legislatif tentu tidak etis dan tidak ada aturanya, la kalau ikut rapat mereka sebagai apa ?,” tambahnya.
 
Demi Gunungkidul yang lebih baik, kebijakan rotasi mutasi ini menjadi krusial, para pejabat khususnya pejabat tinggi pratama sendiri seharusnya mengacu pada profesionalisme dan kopetensi mereka. Jangan sampai ada kepala dinas yang menjabat namun tidak sesuai kopetensinya, sehingga nanti akan menjadi boomerang bagi pemerintah.
 
“Ini harus diantisipasi, jangan sampai politik balas budi atau balas dendam, jangan sampai ada pejabat yang tidak kompeten menimpin dinas hanya karena kedekatan,” pungkas Dadang.
 
Sementara Heri Nugroho Ketua DPD Golkar Gunungkiul saat dihubungi suara-gunungkidul.com melalui jaringan telpon malah balik bertanya apakah salah apabila partai pengusung diundang diajak diskusi tentang hal tersebut, lalu salahnya dimana Heri juga mengaku sangat tau dan paham aturan ada Bapetjakat, ada hak perogratif Bupati walaupun Golkar pemenang pemilu percayalah Golkar tidak ikut dalam penataan pejabat.
 
Lebih jauh anggota dewan empat periode ini meminta kepada ASN untuk tidak resa, galau pengabdian itu tidak harus menjabat dimana, tidak perlu sowan – sowan ke siapa, ASN jangan jangan jadi politisi.
 
“ASN tidak perlu resah, galau, berkerjalah melayani masyarakat jadilah orang – orangnya Bupati yang memimpin sekarang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,tidak usah kasak – kusuk, kesana kemari jabatan adalah amanah bukan hadiah atau musibah”, terang Heri.
 
Dihubungi terpisah Ketua DPC PKB Gunungkidul Sutiyo menjawab singkat bahwa dirinya tidak tau menau dan tidak ikut – ikutan masalah ini.
 
“Saya sama sekali ga tau menahu dan ga ikut – ikutan tentang hal itu,” singkatnya.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA

banner8