Minim Pendaftar, Puluhan Sekolah Dasar Bakal Digabungkan Disdikpora Gunungkidul

Wonosari,(suara-gunungkidul.com)—Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul melakukan upaya penggabungan puluhan Sekolah Dasar (SD) negeri.

Hal tersebut dilakukan karena minimnya jumlah murid yang mendaftar di Sekolah Dasar (SD).

Sekretaris Disdikpora Gunungkidul Sudya Marsita menyampaikan, total ada 58 SD negeri yang perlu digabung.

Jumlah tersebut didasarkan pada data yang dilakukan sejak tahun 2014.

“Sejauh ini ada 17 SD negeri yang sudah kami lakukan penggabungan,” kata Sudya pada wartawan, Jumat (06/08/2021).

Melihat data yang ada, setidaknya masih ada 41 SD negeri lainnya yang menunggu penggabungan. Adapun tahun ini, sudah ada dua sekolah yang digabung jadi satu yaitu SD Negeri Candirejo 2 di Kapanewon Semanu dan SD Negeri Sumber di Semin.

Menurut Sudya, penggabungan sekolah diambil agar kegiatan pendidikan jenjang SD lebih efisien. Pasalnya, rasio antara jumlah kursi yang tersedia dengan jumlah pendaftar terbilang jauh.

“Kuota SD ada lebih dari 9 ribu kursi, sedangkan yang masuk hanya sekitar 7 ribuan murid,” jelasnya.

Sudya menengarai kondisi ini terjadi sebagai dampak dari program Keluarga Berencana (KB). Sebab banyak pasangan orang tua yang kini membatasi jumlah anak, yang berpengaruh pada jumlah pelajar di satuan pendidikan.

Meski demikian, diakuinya upaya penggabungan tersebut bukan hal mudah. Pasalnya ada sejumlah orang tua hingga tokoh masyarakat setempat yang belum menyetujui kebijakan itu.

“Sosialisasi dan pendekatan terus kami lakukan agar ada kesepahaman bersama,” kata Sudya.

Salah satu argumentasi yang diberikan adalah minimnya murid akan membuat aktivitas belajar-mengajar tidak efisien dan efektif. Sebab dalam satu kelas hanya diisi kurang dari 10 pelajar.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul, Heri Nugroho turut mengomentari kebijakan tersebut. Ia memandang kajian matang perlu dilakukan oleh Disdikpora Gunungkidul.

“Harus dengan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” kata Heri.

Menurutnya, poin yang harus dipertimbangkan adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat hingga geografis setempat. Terlepas dari itu, ia tidak mempermasalahkan adanya kebijakan tersebut.

 

(sumber : Tribunjogja.com)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA

banner8