IMG-20220426-WA0025
507d7483
rino 2
jepitu
sidoharjo
kemadang
20220420_092859_0000_copy_1004x364
jpg_20220417_122805_0000_copy_1004x364
bal
jumiran
jpg_20220424_111119_0000_copy_1600x900
20220425_203738_0000_copy_1600x900_copy_1024x364
IMG-20220427-WA0025
IMG-20220429-WA0003_copy_1600x900

Seluruh Anggota Dewan Sepakat Tolak Pembangunan Tobong Gamping di Bundaran Siyono

Wonosari, (suara-gunungkidul.com)–Seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul sepakat menolak pembangunan Tugu Tobong gamping di kawasan Bundaran Siyono, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen. DPRD menyatakan tidak pernah diajak berembug sehingga rencana pembangunan tersebut diduga merupakan program spontanitas eksekutif.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Suharno saat jumpa pers dengan Forum Wartawan Gunungkidul (FWG) Wisanggeni di Bangsal Sewoko Projo Wonosari, Senin (25/04/2022). Suharno mengatakan bahwa sebagai unsur pimpinan DPRD, pihaknya telah memanggil Komisi C dan pimpinan Fraksi menyikapi polemik pembangunan Tugu Tobong Gamping yang akan menggantikan patung Pengendang.

“Dalam rapat khusus pimpinan ada beberapa kesimpulan, yakni dicanangkannya pembangunan Tugu Tobong Gamping tidak sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Yang kedua Tobong diilustrasikan merusak lingkungan dan menambah polusi, sementara anggarannya tidak tampak dalam APBD,”terangnya.

Secara tegas, seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lanjut Suharno memutuskan menolak berdirinya Tobong Gamping. DPRD memandang bahwa Patung Kendang diilustrasikan sebagai kekayaan budaya dan untuk menghormati sang maestro Campursari Manthous.

“Patung setinggi 9 meter (Tobong Gamping) tidak elok dipasang di bunderan Siyono. Anggota DPRD mempersilahkan jika membuat patung yang sifatnya seperti tobong gamping di tempat yang lain,”katanya.

Politikus Partai Nasdem itu berujar bahwa jika Bupati tetap akan melanjutkan pembangunan Tugu Tobong Gamping tidak menutup kemungkinan Anggota Dewan bakal menggunakan hak-hak khusus. Suharno menegaskan bahwa pihak DPRD juga akan mengambil sikap kedua menyikapi polemik itu dengan musyawarah.

“Itu benar-benar melanggar karena tidak ada perencanaan di awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS),”pungkasnya.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA