IMG_20220813_081313_copy_715x315
IMG_20220814_231753_copy_715x315
IMG_20220814_222054_copy_715x315
IMG_20220815_001804_copy_715x315
IMG_20220819_075457_copy_715x315

Seluruh Anggota Dewan Sepakat Tolak Pembangunan Tobong Gamping di Bundaran Siyono

Wonosari, (suara-gunungkidul.com)–Seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul sepakat menolak pembangunan Tugu Tobong gamping di kawasan Bundaran Siyono, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen. DPRD menyatakan tidak pernah diajak berembug sehingga rencana pembangunan tersebut diduga merupakan program spontanitas eksekutif.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Suharno saat jumpa pers dengan Forum Wartawan Gunungkidul (FWG) Wisanggeni di Bangsal Sewoko Projo Wonosari, Senin (25/04/2022). Suharno mengatakan bahwa sebagai unsur pimpinan DPRD, pihaknya telah memanggil Komisi C dan pimpinan Fraksi menyikapi polemik pembangunan Tugu Tobong Gamping yang akan menggantikan patung Pengendang.

“Dalam rapat khusus pimpinan ada beberapa kesimpulan, yakni dicanangkannya pembangunan Tugu Tobong Gamping tidak sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Yang kedua Tobong diilustrasikan merusak lingkungan dan menambah polusi, sementara anggarannya tidak tampak dalam APBD,”terangnya.

Secara tegas, seluruh anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul lanjut Suharno memutuskan menolak berdirinya Tobong Gamping. DPRD memandang bahwa Patung Kendang diilustrasikan sebagai kekayaan budaya dan untuk menghormati sang maestro Campursari Manthous.

“Patung setinggi 9 meter (Tobong Gamping) tidak elok dipasang di bunderan Siyono. Anggota DPRD mempersilahkan jika membuat patung yang sifatnya seperti tobong gamping di tempat yang lain,”katanya.

Politikus Partai Nasdem itu berujar bahwa jika Bupati tetap akan melanjutkan pembangunan Tugu Tobong Gamping tidak menutup kemungkinan Anggota Dewan bakal menggunakan hak-hak khusus. Suharno menegaskan bahwa pihak DPRD juga akan mengambil sikap kedua menyikapi polemik itu dengan musyawarah.

“Itu benar-benar melanggar karena tidak ada perencanaan di awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS),”pungkasnya.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA