IMG-20220426-WA0025
507d7483
rino 2
jepitu
sidoharjo
kemadang
20220420_092859_0000_copy_1004x364
jpg_20220417_122805_0000_copy_1004x364
bal
jumiran
jpg_20220424_111119_0000_copy_1600x900
20220425_203738_0000_copy_1600x900_copy_1024x364
IMG-20220427-WA0025
IMG-20220429-WA0003_copy_1600x900
iklan

PBB Selalu Nunggak, Mantri Pajak Hingga Panewu Pilih Bungkam Saat Dintanya Wartawan

Paliyan,(suara-gunungkidul.com)–

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat bukan hal baru atau tabu karena tagihan itu setiap tahun diterima oleh masyarakat bahkan jauh – jauh hari sebelum jatuh tempo SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ) sudah diterima wajib pajak. Namun demikian apa jadinya bila setoran pajak masyarakat yang dititipkan oknum Dukuh kadang tidak masuk KAS daerah, bahkan masyarakat menerima tagihan pajak kembali hingga puluhan tahun belum dibayar.

Persoalan ini muncul di salah satu kalurahan di Kapanewon Paliyan beberapa waktu lalu, beberapa warga terkejut pasalnya saat akan mengikuti program PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lenkap ) warga menerima tagihan PBB hingga puluhan tahun belum dibayar pada hal warga mengaku tertib setiap ada tagihan pajak selalu dibayar tepat waktu.

Panewu dan panewu Anom Paliyan saat dikonfirmasi terkait tunggakan PBB di wilayahnya memilih bungkam.
Hal yang sama saat wartawan mengkonfirmasi terkait PBB di Kapanewon Girisubo dan Tepus, Mantri pajak di 2 Kapanewon tersebut beralasan akan ijin dulu kepada yang berwenang.

Namun walaupun demikian mereka tidak menampik jika banyak kalurahan yang PBBnya jeblok atau tidak lunas. Menurut pengakuan mantri pajak Tepus misalnya mengaku jika kalurahan Tepus menjadi kalurahan tunggakan PBB tertinggi. Saat ditanya nilai tunggakan pajaknya Warno memilih tidak menjawab.

“Di Kapanewon Tepus, Kalurahan Tepus tertinggi tunggakan pajaknya,”katanya, Sabtu (15/01/2022).

Tak jauh beda dengan Tukija, Mantri Pajak Girisubo Wakijan saat ditanya tunggakan PBB di wilyahnya tidak berani bicara sebelum mendapat ijin dari dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Wakijan akan ijin dulu kepada Kepala Bagian Pendapatan Daerah baru kemudian akan memberi tahu wartawan.

“Maaf geh saya tidak berani memberi tahukan tanpa seizin atasanya, nanti jika sudah ada izin akan kami sampaikan,” terangnya.

Banyaknya panewu dan mantri pajak yang enggan menyapaikan ke khlayak terkait tunggakan PBB menimbulkan pertanyaan ada apa soal pajak di Gunungkidul, kenapa harus di rahasiakan, Ketua Gunungkidul Corporion Wach ( GWC ), Dadang Iskandar menilai bahwa para pejabat tidak tau bahwa PBB sangat penting bagi pembangunan wilayah, sehingga jika banyak yang menunggak maka berdampak pada target PAD tidak tercapai.

“Para pejabat itu tidak tau, jika pajak pembangunan akan terpengaruh dengan tunggakan pajak masyarakat,”pungkasnya.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA