Kasus Dugaan Korupsi RSUD Wonosari Madeg di Tangan Kejati

Wonosari, (suara-gunungkidul.com)–
Meski pihak Polda DIY yang menangani kasus ini telah menetapkan dua orang tersangka yakni masing-masing mantan Direktur RSUD Wonosari II dan Mantan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari, AS

Kedua tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa AS saat ini justru menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul DIY.

Aktivis JCW Baharudin Kamba merasa ironis, dari informasi yang dia terima perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY kerugian negara atas kasus ini senilai Rp. 470 juta.

Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi ini dengan modus Jasa Pelayanan Medis RSUD Wonosari Tahun Anggaran 2015 yang berasal dari uang pengembalian jasa dokter, laboratorium pada tahun 2009 hingga 2012, dan uang kas biaya umum RSUD Wonosari.

“Yag pertama kita mendororong kepada pihak Kejati DIY agar dalam waktu yang tidak lama dapat melimpahkan berkas kasus tersebut ke Pengadilan Tipikor Yogyakarta dan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Hal ini penting guna menjunjung tinggi asas equality before the law (kesamaan dihadapan hukum) selain itu kasus ini juga terbilang sudah cukup lama penanganan proses hukumnya. Artinya cukup lamban penanganannya,”ujar kamba, Minggu (29/08/2021).

Kamba mendesak kepada Bupati Gunungkidul Sunaryanta untuk dapat menonaktifkan pejabat dalam hal ini AS (Saat ini menjabat Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pemda Gunungkidul). Penonaktifan ini penting dilakukan agar yang bersangkutan fokus pada kasus hukum yang sedang dijalani.

“Dengan dinonaktifkannya pejabat yang bersangkutan akan mempermudah proses hukum (pemeriksaan) lebih baik tanpa adanya intervensi. Jangan sampai tersangka kasus korupsi mempunyai jabatan dan kekuasaan sehingga mampu menghilangkan alat bukti termasuk melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan,”terangnya.

Dia meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dapat melakukan supervisi terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejati DIY. Supervisi ini berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perpres ini merupakan amanat UU KPK yang merinci tentang kewenangan supervisi yang dimiliki oleh KPK. Pada pasal 3 disebutkan, supervisi dilakukan dalam bentuk pengawasan, penelitian atau pengelolaan. Bahkan KPK dapat mengambilalih perkara korupsi yang ditantangi oleh Polri maupun Kejaksaan. Dalam waktu yang tidak lama JCW akan mengirimkan surat secara resmi kepada KPK agar dapat melakukan suprevisi atas kasus dugaan korupsi di RSUD Wonosari ini.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA

banner8