Jam Operasional Pasar Dan Toko Kelontong Dibatasi, Beli Makan Minum Harus Dibawa Pulang

Wonosari, (suara-gunungkidul.com)–Sejumlah sektor usaha bakal dilakukan pembatasan jam operasional dalam penerapan PPKM Darurat selama kurang lebih 17 hari. Rumah makan pun hanya diperkenankan menjual dagangannya dengan cara pesan antar atau dilivery atau dibawa pulang.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Drajad Ruswandono dalam rapat virtual bersama jajaran Forkopimda. Drajad mengatakan sesuai intruksi Mendagri bahwa akan ada penutupan sementara bagi fasilitas publik seperti kegiatan ibadah, wisata, seni budaya, hingga olahraga.

“Makan minum di tempat pun tidak diperkenankan, namun hanya dilayani melalui pesan antar atau dibawa pulang. Aturan ini berlaku pula bagi pedagang kaki lima hingga angkringan.

“Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan dibatasi operasionalnya hingga pukul 20.00 WIB. Kapasitas dibatasi maksimal 50 persen,”katanya, Sabtu (03/07/2021).

Menurut Drajad untuk kegiatan sosial masyarakat seperti hajatan hingga takziah, dipastikan masih diperkenankan. Namun pesertanya dibatasi setidaknya hanya 30 orang serta tidak diperkenankan makan di tempat.

“Kegiatan pendidikan sepenuhnya dialihkan secara daring. Sedangkan usaha sektor non esensial atau tak terkait dengan kebutuhan vital masyarakat, diminta melaksanakan Work From Home (WFH) 100 perserta. Untuk sektor essensial boleh Work From Office (WFO) maksimal 50 persen dan kritikal bisa 100 persen, dengan protokol kesehatan tentunya,” terangnya.

Kapolres Gunungkidul AKBP Adit Galayudha Ferdiansyah yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, sesuai intruksi Menteri Dalam Negeri bahwa sudah disiapkan perangkat hukum yang dapat dikenakan apabila nantinya ada pelanggaran dilakukan oleh masyarakat. Menurut Kapolres piranti hukum itu yang disiapkan adalah pidana

“Kami dari Polri tidak ingin menerapkan sanksi pidana yang tertuang dalam perangkat hukum yang ada. Seperti UU nomor 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan UU nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.
Disitu sudah sangat kuat bagi kami Polri melakukan tindakan apabila ada pelanggar aturan terkait individu atau penyelenggara kegiatan, namun penegakan hukum adalah upaya yang terakhir,”terang Kapolres.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA

banner8