Gubernur Bilang, DIY Bakal Dibanjiri Pendatang Meski Ada Larangan

Wonosari, (suara-gunungkidul.com)–Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan HB X telah memerintahkan seluruh Kalurahan untuk membentuk tim Jaga Warga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Meskipun ada pelarangan mudik, namun demikian Gubernur meyakini akan banyak pendatang yang masuk ke wilayah Yogyakarta.

Pria yang seringkali dipanggil Ngarso dalem ini mengatakan, larangan mudik tersebut berlaku secara nasional. DIY merupakan zona hijau yang tertinggi di Pulau Jawa yakni 95,06 persen. Setiap akhir pekan DIY selalu dibanjiri pengunjung, sehingga sebelum tanggal 07 Mei 2021 para perantau dari DIY akan banyak yang melakukan perjalanan mudik ke DIY.

“Ya yang penting 5 M, “ujarnya, Senin (19/04/2021).

Meskipun larangan mudik diberlakukan namun Gubernur yakin nanti para pengguna mobil pribadi nanti akan banyak yang mampir atau masuk ke wilayah DIY. Sehingga untuk antisipasi peningkatan kasus Covid19 maka pihaknya akan melakukan pembatasan. Pembatasan tersebut dalam arti ada 2 hal yaitu di jalan harus memenuhi syarat tertentu dan pengawasan di tingkat paling bawah ada pengawasan Babinsa, Babinkamtibmas dan juga jaga warga..

Oleh karenanya, pihaknya mendorong di padukuhan merekrut warganya untuk menjadi tim Jaga Warga. Karena pihaknya sudah membuat keputusam yang memperbolehkan Anggaran Pendappatan Belanja Desa (APBDes) bisa digunakan untuk membiayai program terkait covid19. Sehingga ia berharap nanti akan ada 25 hingga 30 orang anggota masyarakat yang menjadi anggota Jaga Warga.

“Mereka akan membantu tugas Babinkantibmas untuk melakukan pengawasan seperti mengingatkan supaya selalu menggunakan masker ataupun jaga jarak,” tutur Sultan,

Saat ini, pemerintah DIY tetap akan memberlakukan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) meskipun mayoritas DIY sudah zona hijau. Pihaknya tetap akan memberlakukan PPKM selama propinsi tetangga yaitu Jawa Tengah masih memberlakukannya dan selama propinsi tetangga belum ada yang zona hijau penularan Covid19.

Hanya saja, pemberlakuan PPKM kali ini mengalami kendala di mana tidak seperti awal awal Covid19 melanda DIY. Kala itu, masih banyak anggota Karangtaruna dan anggota masyarakat lain yang melakukan pengawasan secara ketat wilayahnya dari orang orang yang masuk ke wilayahnya. Mereka dengan sendirinya memasang portal di pintu masuk kampung untuk menyeleksi siapa saja yang boleh masuk ke wilayah mereka. Namun kini portal portal tersebut sudah tidak ada.

“Saya sudah keliling ke Sleman ataupun Bantul. Portal itu sudah tidak ada,”tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya memang mendorong agar pengawasan memaksimalkan adanya Satlinmas di tingkat Kalurahan atau dengan kata lain pembentukan Tim Jaga Warga. Hal ini sangat penting karena hanya ada 36 kota yang diperkenankan untuk mobilitas keluar masuk ke wilayahnya. Sultan khawatir dengan para pendatang yang berasal dari luar Jawa karena saat ini ada kecenderungan kasus Covid19 meningkat.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA