IMG-20220426-WA0025
507d7483
rino 2
jepitu
sidoharjo
kemadang
20220420_092859_0000_copy_1004x364
jpg_20220417_122805_0000_copy_1004x364
bal
jumiran
jpg_20220424_111119_0000_copy_1600x900
20220425_203738_0000_copy_1600x900_copy_1024x364
IMG-20220427-WA0025
IMG-20220429-WA0003_copy_1600x900
iklan

Dipertanyakan Warga Karena Lambat Pelaksanaan Pembelian TKD, Begini Jawaban Lurah Tepus

Tepus,(suara-gunungkidul.com)—Pembelian Tanah Kas Desa ( TKD ) pasca terkena pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan ( JJLS ) yang hingga kini belum dilaksanakan pembelianya oleh Pemerintah Kalurahan Tepus menjadi perbincangan warga setempat, hal tersebut muncul lantaran Pemerintah Kalurahan Tepus dianggap lamban merealisasikan pembelian TKD sebab hingga kini sudah hampir 3 tahun setelah uang pengganti diterima oleh pemerintah Kalurahan Tepus, pembelian tanah pengganti belum semua dibelikan.

Menanggapi hal tersebut Lurah Tepus Hendro Pratopo, SIP ( Totop ) lurah Tepus biasa disapa mengaku masih sibuk dengan agenda pekerjaan dan pengawasan admintrasi dari Ekspektorat sehingga pihaknya menunggu semuanya selesai agar nanti tidak tumpang tindih saat pelaksanaan pembelian tanah TKD berjalan, selain hal tersebut lurah Tepus juga mengaku apabila pembelian TKD tidak terlambat karena lurah yang dulu baru melakukan pembelian sekitar tahun 2021.

“Sebenarnya kalau dibilang terlambat juga tidak, sebab lurah yang sebelumnya baru 2021 melaksanakan pembelian TKD, intinya kami menunggu pengawasan dari ekspetorat selesai agar pelaksanaan pembelian TKD tidak tumpang tindih dan kami bisa fokus melaksanakan program ini, sehingga tidak terbagi – bagi,” jelasnya.

Selain masalah TKD pemerintah kalurahan Tepus juga memiliki Pekerjaan Rumah ( PR ) pembangunan gedung Sekolah Dasar ( SD ) yang berlokasi di Padukuhan Blekonang I Kalurahan Tepus, yang hingga kini belum jelas kapan pelaksanaan pembangunanya, menurut Totop pihak Kalurahan sudah menyediakan lahan pengganti namun semua tergantung dari dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul kapan pelaksanaanya, karena untuk pengganti bangunan uang pengganti diterima oleh pemerintah kabupaten, pihak kalurahan hanya menerima uang pengganti tanah, karena memang tanah yang digunakan dulu tanah kas desa.

“Kalau untuk sekolah itu tanggung jawab dinas terkait, kami hanya menyediakan lahanya, karena apabila ganti rugi bangunan langsung kabupaten yang menerimanya,” lanjut Totop

Sampai saat ini belum ada informasi pasti kapan pelaksanaan pembelian TKD maupun dimulainya pembangunan sekolah, adapun pemerintah kalurahan Tepus menerima ganti rugi tanah terdampak JJLS sebesar Rp. 52 Meliar dari total tersebut yang telah dibelikan TKD sebesar RP. 30 Meliar sedang sisanya Rp. 22 Meliar masih di rekening kalurah Tepus.

Carik Tepus Suyono saat mendampingi Lurah Tepus menambahkan apabila saat ini pihaknya sudah komunikasi dengan DPTR dan akan segera memulai pelaksanaan pembelian TKD, dan untuk kewenangan pembangunan sekolah domain ada di Dinas Pendidikan, hingga kini masyarakat setempat terus komunikasi dengan DPRD Kabupaten Gunungkidul dari Komisi C dan D.

“Kita sudah koordinasi dengan DPTR dan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembelian TKD, sementara untuk pembangunan sekolah itu domain Dinas Pendidikan, warga setempat juga terus komunikasi dengan dewan kabupaten terutama komisi C dan D,”tambahnya.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

BACA JUGA